Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut kebijakan
Pemerintah menghapus golongan daya pelanggan listrik 450 VA tidak berperasaan
dan terburu-buru. Politisi PKS itu pun meminta Pemerintah cermat dan komprehensif
mengatasi surplus listrik (over suplly) PLN. Jangan sampai mengorbankan
rakyat.
“Jangan sampai kesalahan Pemerintah merencanaan kebutuhan
listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit,
karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan
harga bahan makanan,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9).
“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan
pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru
dalam upaya menekan surplus listrik ini?” lanjutnya.
Begitu juga terkait introduksi listrik dari sumber EB-ET
(energi baru-dan energi terbarukan), menurut Mulyanto Pemerintah jangan
tergopoh-gopoh dan manut saja didikte oleh pihak internasional. Lalu
ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat dengan meningkatnya tarif
listrik.
Mulyanto mendesak, kalau pun Pemerintah akan menghapus
pelanggan listrik berdaya 450 VA dan mengalihkannya ke daya 900 VA, maka ia
meminta agar subsidi listrik tetap diberikan.
“Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat,” tandasnya
seperti dikutip PKS.id, Rabu (14/9).
Ia juga meminta perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke
900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Diketahui, Pemerintah berencana menghapus penggunaan listrik
450 VA dalam rangka menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini
sedang mengalami over suplai.
Saat ini PLN tengah mengalami over suplai listrik sebanyak 6
Giga Watt (GW). Tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan
beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over suplai sebesar 1,4 GW menjadi
7,4 GW. []