Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara memiliki cara unik untuk
menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di
sela-sela Rapat Paripurna, para anggota fraksi mengajukan interupsi dan
mengangkat kertas berisi penolakan.
Sejumlah anggota DPRD dari F-PKS memegang kertas yang berisi
penolakan terhadap kenaikan harga BBM, termasuk Wakil Ketua DPRD Sumut dari
F-PKS.
Interupsi itu pun menjadi pemandangan menarik saat Rapat
Paripurna membahas Ranperda APBD Sumut tahun anggaran 2023. Gubernur Sumut Edy
Rahmayadi juga hadir dalam rapat paripurna tersebut.
"PKS menolak kenaikan harga BBM," demikian bunyi
tulisan dalam kertas yang dipegang anggota Fraksi PKS.
Juru bicara F-PKS, Ahmad Hadian, mengatakan pihaknya menolak
tegas kenaikan harga BBM. PKS juga meminta agar kenaikan harga BBM itu
dibatalkan.
"Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, juga
mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumatera Utara yang bersepakat
dengan kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan
meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut," kata Hadian,
Senin (5/9/2022).
Lebih jauh Hadian mengatakan PKS menolak tegas karena naiknya
harga BBM akan berdampak terhadap naiknya harga barang sehingga masyarakat semakin
sengsara. Menurutnya, kebijakan itu juga tidak sesuai dengan jargon pemerintah
yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu Pulih Lebih Cepat dan
Bangkit Lebih Kuat. []